Jenis-Jenis Sengeketa Pajak

Sengketa pajak merupakan salah satu aspek yang tak terpisahkan dari sistem perpajakan di berbagai negara. Hal ini terjadi ketika wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, dan otoritas pajak memiliki perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan terkait kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Sengketa pajak dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk perbedaan interpretasi hukum pajak, penilaian jumlah pajak yang harus dibayar, atau masalah terkait pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

Dampak dari sengketa pajak bisa sangat signifikan. Bagi Wajib Pajak, sengketa pajak dapat mengakibatkan beban keuangan yang berat, karena mereka mungkin harus membayar jumlah pajak yang diperselisihkan bersama dengan bunga dan denda. Terlepas dari itu, sengketa pajak dapat menghabiskan waktu dan sumber daya yang berharga dalam upaya untuk mempertahankan hak-hak pajak mereka. Bagi otoritas pajak, sengketa pajak bisa menghambat pengumpulan pendapatan pajak yang diperlukan untuk mendukung berbagai program dan layanan pemerintah.

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang jenis-jenis sengketa pajak, berikut ini penjelasannya.

Keberatan

Keberatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak terhadap berbagai jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP). Ini mencakup SKP untuk kurang bayar, SKP untuk kurang bayar tambahan, SKP lebih bayar, SKP nihil, serta pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap isi maupun materi dari surat ketetapan pajak ini. Ini mencakup jumlah kerugian yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, besaran pajak yang diharuskan, serta materi atau isi dari pemungutan atau pemotongan pajak tersebut. Keberatan ini memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mempertanyakan dan memperjuangkan hak-hak mereka terkait dengan kewajiban pajak yang dikenakan oleh pihak otoritas pajak.

Proses keberatan ini merupakan langkah awal dalam penyelesaian sengketa pajak, dan biasanya melibatkan komunikasi antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Jika keberatan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka sengketa pajak tersebut bisa berkembang menjadi proses lebih lanjut, seperti banding atau gugatan pajak di pengadilan. 

Baca Juga : Crypto Staking 

Banding 

Jika Wajib Pajak telah mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan merasa belum puas dengan hasilnya, mereka memiliki opsi untuk melanjutkan dengan mengajukan banding. Upaya banding ini merupakan langkah berikutnya dalam penyelesaian sengketa pajak dan harus diajukan melalui Badan Peradilan Pajak. 

Banding merupakan upaya hukum yang diberikan kepada Wajib Pajak maupun penanggung pajak untuk mengajukan protes terhadap keputusan yang diambil terkait dengan keberatan mereka. Pada dasarnya, banding adalah cara bagi mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam rangka mendapatkan keadilan dalam perpajakan. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua keberatan dapat diajukan banding; hanya keberatan yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku yang dapat menjadi objek dari proses banding.

Proses banding memungkinkan sengketa pajak tersebut untuk diselesaikan melalui proses hukum yang lebih formal dan independen. Badan Peradilan Pajak akan mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak, yaitu Wajib Pajak dan otoritas pajak, sebelum mengambil keputusan.

Gugatan 

Dalam konteks sengketa pajak, gugatan merupakan salah satu langkah hukum yang dapat diambil oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak ketika mereka merasa bahwa penagihan pajak atau keputusan pajak yang mereka terima melanggar peraturan perundang-undangan dalam perpajakan. Gugatan adalah proses hukum yang lebih serius dan formal daripada keberatan atau banding, dan ini biasanya merupakan langkah terakhir dalam upaya untuk mempertahankan hak-hak pajak mereka.

Gugatan dapat diajukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mengajukan gugatan harus menyusun argumen yang kuat dan mendukung klaim mereka bahwa tindakan atau keputusan otoritas pajak tidak sesuai dengan hukum. Gugatan ini kemudian diajukan ke badan peradilan pajak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa ini secara independen.

Keputusan gugatan adalah hasil akhir dari proses hukum ini. Badan peradilan pajak akan menilai bukti dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Jika badan peradilan pajak memutuskan untuk mendukung gugatan Wajib Pajak, maka perubahan perlu dilakukan pada penagihan pajak atau keputusan pajak yang dikeluarkan. 

Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali merupakan langkah terakhir yang dapat diambil oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak dalam konteks sengketa pajak. Prosedur ini hanya dapat dilakukan setelah terdapat keputusan pengadilan pajak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, setelah semua proses hukum seperti keberatan, banding, dan gugatan telah dilewati dan putusan akhir telah dikeluarkan oleh badan peradilan pajak, maka Wajib Pajak atau penanggung pajak memiliki hak untuk mengajukan peninjauan kembali.

Hal yang perlu diperhatikan adalah peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sekali saja. Hal ini menandakan bahwa ini adalah langkah terakhir yang bisa diambil untuk memperjuangkan hak-hak pajak dalam sengketa pajak tertentu. Proses peninjauan kembali melibatkan pengajuan argumen dan bukti yang kuat untuk meyakinkan badan peradilan pajak bahwa putusan sebelumnya memiliki kesalahan hukum yang signifikan atau adanya fakta-fakta baru yang relevan yang tidak dipertimbangkan sebelumnya.

Peninjauan kembali menjadi mekanisme terakhir dalam penyelesaian sengketa pajak dan merupakan salah satu langkah paling serius yang dapat diambil. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memahami hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam sistem perpajakan serta pentingnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Secara umum, sengketa pajak adalah fenomena yang biasa dalam dunia perpajakan dan dapat mempengaruhi baik Wajib Pajak maupun otoritas pajak. Dalam upaya meminimalkan sengketa pajak, penting bagi semua pihak untuk memahami prosedur dan mekanisme yang ada dalam sistem perpajakan, seperti keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Menyelesaikan sengketa pajak secara efisien dan adil adalah  kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan pajak dan hak-hak Wajib Pajak dengan bantuan jasa akuntan publik.

Disamping itu, perlu dicatat bahwa hukum pajak dapat berubah dari waktu ke waktu, dan Wajib Pajak serta otoritas pajak harus selalu mengikuti perubahan ini. Mempertahankan pemahaman yang kuat tentang peraturan perpajakan yang berlaku dapat membantu menghindari sengketa pajak yang tidak perlu. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang jenis-jenis sengketa pajak dan bagaimana mereka dapat diatasi adalah kunci untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan yang baik dalam membayar pajak.